DPD PDIP DKI Jakarta Tolak Kehadiran Timnas Israel, PJ Gubernur DKI: PSSI yang Menangani

HALUANKALBAR.COM - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memberikan tanggapannya terkait dengan penolakan kehadiran timnas Israel untuk bermain di Indonesia pada ajang Piala Dunia U-20.

Banyak tokoh dan elite partai politik (parpol) menolak kehadiran timnas Israel dalam ajang bergengsi yang akan berlangsung pada 20 Mei-11 Juni 2023 itu, termasuk DPD PDIP DKI Jakarta.

Heru Budi Hartono menyatakan bahwa masalah ini seharusnya ditanyakan kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) karena itu adalah urusan mereka.

Baca Juga: KPK Tetapkan Bupati Kapuas Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Bersama Istri Anggota DPR

Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Senin 27 Maret 2023.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, juga menanggapi penolakan dari DPD PDIP Provinsi DKI Jakarta terhadap kehadiran timnas Israel. Gembong Warsono menyatakan bahwa penolakan tersebut disebabkan oleh sikap Israel terhadap Palestina.

"Ya itu betul sikap resmi partai dan kami minta kepada Pemprov DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga agar bisa melakukan penolakan terkait hal tersebut," kata Gembong dikutip, Selasa, 28 Maret 2023.

Dia menjelaskan, PDIP menilai penolakan kehadiran timnas Israel bermain di Indonesia, karena pemerintahannya yang selalu menindas Palestina. Gembong mengaku, tidak sepaham dengan sikap Zionis Israel tersebut.

"Karena bagi kami Fraksi PDIP beranggapan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Namun, yang dilakukan oleh Israel ke Palestina tidak sepaham dengan kami," kata Gembong.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyampaikan sudah berkomunikasi dengan PSSI maupun dengan sejumlah menteri terkait.

Menurut dia, penyelenggaraan Piala Dunia U-20 ini tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Saat disinggung bagaimana sikap Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Gembong mengaku, belum mengetahuinya.

Baca Juga: Jokowi Minta Mahfud MD Segera Jelaskan Dugaan Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu ke DPR

"Ya kami tidak mengetahui ya. Kami hanya meminta kepada Pemprov DKI koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penolakan tersebut. Kalau nantinya Pemprov DKI tetap menerima nanti kami akan menyikapi lebih lanjut," kata Gembong.