Tolak Kedatangan Timnas Israel, Eks Ketum PBNU Sebut Sesuai Perintah Alquran

HALUANKALBAR.COM - Narasi penolakan terhadap keikusertaan Timnas Israel dalam pergelaran Piala Dunia U-20 kembali terus bergulir di Tanah Air.

Ternyar, penolakan keikusertaan Timnas Israel datang dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Said Aqil Siradj.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu menegaskan, penolakan terhadap kedatangan Israel ke Indonesia sesuai dengan perintah Alquran.

"Saya pribadi dan banyak kiai-kiai seperti saya, menolak kehadiran Israel. Itu Alquran. Kita manusia ini, apa sih kita, kok bisa lawan Alquran," kata Said Aqil di Jakarta pada Sabtu, 25 Maret 2023.

Baca Juga: Dubes Palestina Temui Presiden Jokowi: Kami Datang untuk Menyampaikan....

Dia menegaskan, Indonesia harus konsisten memberikan dukungan kepada Palestina, seperti selama ini yang selalu diperjuangkan.

"Tiap hari membunuh orang Palestina, setiap hari pembunuhan, penembakan Palestina," kata Said Aqil.

"Apa mau kita temani, atau temui orang kayak gitu. Keberpihakan dong kepada Palestina," tegasnya.

Pro-kontra kedatangan Israel ke Indonesia jelang Piala Dunia U-20 masih terus bergulir. Sejumlah tokoh publik dan organisasi keagamaan menyampaikan pandangannya.

Bahkan, Gubernur Bali I Wayan Koster menolak keterlibatan Timnas Israel utnuk berlaga di Bali dalam ajang Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Penolakan tersebut disampaikan Wayan Koster dalam surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI. Surat bernomor T.00.426/11470/SEKRET perihal Penolakan Tim Israel Bertanding itu ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster pada 14 Maret 2023.

"Kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang tim dari negara Israel ikut bertanding di Provinsi Bali. Kami, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali," tulis isi surat yang telah terkonfirmasi ini.

Baca Juga: Kekayaan Triyono Martanto, Calon Hakim Agung Khusus Pajak, Meningkat Hingga Rp51 Miliar

Wayan Koster melakukan penolakan ini karena menimbang soal kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia.