Wabup Bengkayang Optimis Ekonomi Daerah Tersebut Tumbuh 5,45 Persen

HALUANKALBAR.C0M - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut bisa tetap tumbuh di angka 5,45 persen.

Hal tersebut telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 Kabupaten Bengkayang, dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

"Beberapa target kinerja secara makro dari pemerintah daerah yang harus dicapai pada 2024 melalui RKPD yaitu laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang diharapkan sama dengan 2022 lalu di angka 5,45 persen," ujar Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal dikutip Selasa, 21 Maret 2023.

Rizal memaparkan pertumbuhan ekonomi di Bengkayang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Meskipun sempat minus 1,99 persen di pada 2020 karena dampak dari pandemi COVID-19.

Baca Juga: Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung RI Periksa 12 Saksi terkait Kasus Korupsi Infrastruktur BTS 4G BAKTI Kominf

"Pada 2021 bangkit lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi Bengkayang mengalami peningkatan mencapai 4,33 persen. Selanjutnya pada 2022 mencapai angka 5,45 persen. Harapnya tahun ini dan tahun depan terus meningkat," jelas dia.

Ia menambahkan dalam RKPD 2024 juga ditargetkan angka kemiskinan hanya di angka 5,95 persen. Sebagai gambaran pada 2022, untuk angka kemiskinan di Bengkayang 6,03 persen dan pengangguran sebanyak 2,84 persen.

"Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022 berada pada angka 68,74 dan kita harapkan pada 2024 meningkat menjadi 70,35," harap Wabup Rizal.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Sukaliman menyampaikan ada empat isu strategis di Provinsi Kalimantan Barat yang harus dilaksanakan pada 2024.

Pertama, ekonomi terkait ketahanan ekonomi inklusif berkelanjutan seperti Ekspor dan penyederhanaan proses perijinan dan optimalisasi produk daerah untuk pasar regional dan domestik.

Baca Juga: Skandal Hidup Mewah Keluarga Sekda Riau: Anaknya Kembali Disorot Netizen karena Barang Branded

Kedua, terkait Pembangunan Sumber Daya Manusia berkelanjutan. Untuk bisa mencapai hal tersebut, beberapa faktor harus diperhatikan, seperti pertumbuhan IPM, peningkatan kualitas SDM, dan perluasan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Ketiga, tata kelola pemerintahan, perlu adanya transformasi pelayanan publik dengan pemanfaatan inovasi pada 8 area reformasi birokrasi, penguatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan kompetensi ASN.

Keempat, infrastruktur dan lingkungan hidup seperti konektifitas, aksesibilitas infrastruktur dan ketahanan Iklim. Peningkatan konektivitas wilayah, pemerataan akses layanan infrastruktur dasar dan rendahnya ketahanan iklim.*