Menko Polhukam Mahfud MD Pastikan Hadiri RDP dengan Komisi III DPR pada 29 Maret 2023

HALUANKALBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah memastikan akan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada Rabu, 29 Maret 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD akan memberikan penjelasan mengenai transaksi janggal sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menko Polhukam akan menyampaikan secara gamblang kepada Komisi III DPR RI terkait dengan transaksi tersebut.

Baca Juga: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Setuju Larangan Buka Puasa Bersama Bagi Pejabat: Sederhana Saja!

Dirinya juga mengharapkan para anggota Komisi III DPR yang ingin mengetahui kejelasan tentang transaksi tersebut untuk hadir dalam RDP tersebut.

Menurut Mahfud MD, para anggota Komisi III DPR yang lantang berbicara seperti Benny K Harman dari Fraksi Demokrat dan Arteria Dahlan dari Fraksi PDI-Perjuangan, sangat diharapkan hadir dalam RDP tersebut.

Dengan kehadiran mereka, diharapkan akan memudahkan proses penyampaian informasi dan penjelasan terkait dengan transaksi janggal di Kemenkeu.

"Bismillah. Mudah-mudahan Komisi III tidak maju-mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam atau Ketua KNK-pp-TPPU. Saya sudah siap hadir. Saya tantang Saudara Benny K Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Saudara Arteria dan Saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen," kata Mahfud dikutip dari akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Minggu, 26 Maret 2023.

Sekadar informasi, Komisi III DPR akan menggelar RDP dengan Komite TPPU di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan TPPU Rp349 triliun di Kemenkeu pada Jumat, 24 Maret 2023. Namun, jadwal tersebut berubah menjadi pekan depan.

Baca Juga: DPR Ungkap RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan Diformulasikan untuk Mendukung Para Pekerja

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penundaan terjadi karena fraksi dan anggota turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

"Ya sebenarnya karena mengikuti mekanisme di DPR saja bahwa hari Jumat itu adalah hari untuk anggota dewan, kalau hari fraksi Jumat itu biasanya ke dapil," kata Dasco.

Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah akan transparan dalam mengatasi masalah transaksi janggal di Kemenkeu tersebut ***