Jepang Masukkan Bekas Tambang Emas Pulau Sado sebagai Daftar Warisan Dunia, Respons Korsel Mengejutkan

- Sabtu, 29 Januari 2022 | 14:51 WIB
Ilustrasi tambang emas
Ilustrasi tambang emas

HALUAN KALBAR - Pemerintah Jepang merekomendasikan lokasi bekas tambang emas di Pulau Sado untuk masuk ke dalam daftar Warisan Dunia UNESCO.

Wacana tersebut pertama kali diungkapkan oleh Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida.

Namun rencana Jepang tersebut mendapat tentangan dari Korea Selatan karena tambang emas pulau sado merupakan tempat Jepang menyalahgunakan kekuasaan saat perang terhadap pekerja dari Negeri Ginseng.

Baca Juga: 3 Zodiak Ini Paling Pendendam dalam Cinta dan Persahabatan, Hati-hati!

Masalah yang berkaitan dengan masa peperangan oleh Jepang masih menimbulkan luka bagi warga Korea Selatan dan termasuk sensitif, hal ini juga membuat hubungan dua negara renggang.

Keputusan Fumio Kishida mencalonkan situs berusia 400 tahun di Jepang utara tampaknya membalikkan sikapnya yang lebih awal dan lebih berhati-hati, setelah adanya dorongan kuat dari revisionis sejarah ultra-kanan.

Dia mengatakan kalau tambang emas pulau sado merupakan lokasi yang sangat berharga dalam sejarah industri Negeri Matahari Terbit ini.

Baca Juga: Seorang Warga di Riau Tewas Diamuk Kawanan Gajah Liar

“Meskipun nilainya tinggi, saya memahami bahwa ada berbagai pandangan tentang pendaftarannya. Karena itu, kami ingin memulai diskusi lebih awal,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Japan Today pada Sabtu, 29 Januari 2022.

Tambang Sado dipilih bulan lalu oleh Dewan Urusan Kebudayaan Jepang sebagai kandidat situs Warisan Dunia UNESCO, yang memicu protes Korea Selatan.

Seoul menentang pencalonan situs tersebut, lantaran banyak warga mereka yang dibawa ke Jepang selama penjajahan 1910-1945 di Semenanjung Korea dipekerjakan secara paksa di tambang.

Baca Juga: Hari ini, Pasien Rawat Inap di RSDC Wisma Atlet Bertanbah 263 Orang

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan rasa penyesalan atas keputusan Jepang dan mendesak agar upaya tersebut dapat dihentikan.

Wakil Menteri Kedua Choi Jong Moon bahkan memanggil Duta Besar Jepang Koichi Aiboshi untuk mengajukan protes atas masalah ini.

Sejarawan mengatakan Jepang menggunakan ratusan ribu pekerja Korea, termasuk di dalamnya mereka yang dibawa secara paksa dari Semenanjung Korea.

Halaman:

Editor: Syafarudin Ariansyah

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X